BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN
Oleh : Fahrian Nafarie, SH

By Asep Setiawan 28 Des 2017, 23:19:44 WIB Hukum
BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, demikianlah Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwapersamaan kedudukan dalam hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk rakyat miskin. Selain itu terdapat pula amanat dalam konstitusi yang menjamin kedudukan masyarakatnya dalam hukum dan pemerintahan seperti termaktub dalam Pasal 27 ayat (1)yang telah menetapkan bahwa Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pasal lain pada Pasal 28 D ayat (1) juga ditegaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Serta pada Pasal 28 I ayat (1) konstitusi juga telah memuat bahwahak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hakuntuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain telah diatur dalam konstitusi, jaminan perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 54 menegaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

Dalam kerangka keadilan negara harus memberikanpelayananyangsamakepada semua warganegaranya, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum apabila mereka tersangkut denganmasalah hukumNamun dalam kenyataannya ketika berhadapan dengan hukum hak-hak orang miskin kadang tidak terpenuhi karena keterbatasan pengetahuan akan hal tersebut ataupun keterbatasan “anggaran” untuk menggunakan jasa pengacara untuk membela kepentingan hukumnya. Sebetulnya selama ini telah ada program yang diorientasikan untuk orang miskin dari lembaga penegak hukum untuk mengakomodir permasalahan ini, sebut saja POSBAKUM atau Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya, serta program bantuan hukum Advokad bagi rakyat miskin sebagaimana kewajiban dalam UU Advokad.

Sedangkan UU yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi rakyat miskin itu sendiri telah ada sejak ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang melalui UU ini telah mengatur dan memberikan akses bagi rakyat miskin untuk dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cumaketika berperkara dipengadilan ataupun diluar pengadilan dalam lingkup hukum pidana, perdata ataupun tata usaha negara. Dimana penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum serta menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan, serta menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk  Masyarakat Miskin dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 015 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Kalimantan Selasa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk  Masyarakat Miskin telah mengakomodir diselenggarakannya bantuan hukum untuk rakyat miskin untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dengan Perda tersebut bagi rakyat miskin yang sedang berperkara hukum dapat didampingi ataupun dibela/menjalankan kuasa oleh lembaga bantuan hukum yang ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hak-haknya untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Berdasarkan Perda ini pemerintah telah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum sebagai pendamping yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dan membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum dan pemerintah telah mengalokasikan penganggaran dalam APBD untuk menyelenggarakan pendampingan bantuan hukum bagi rakyat miskin ini. Dengan demikian diharapkan bagi masyarakat miskin dapat mengakses keadilan dan terpenuhi hak konstitusionalnya berdasarkan UU dan tidak terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka.

Walaupun di Kalimantan Selatan telah sejak tahun 2015 membuka akses pendampingan hukumbagi rakyat miskin, namun belum diikuti dalam Perda Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya dan dukungan daerah dalam melindungi hak persamaan dalam hukum bagi rakyat miskin, disamping menjalankan kewenangan pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagaimana diatur dalam UU. Walaupun telah ada perda Provinsi yang mengatur hal ini namun alokasi dan penganggaran tentu akan terbagi yang mencakup seluruh Kota dan Kabupaten di Kalimantan Selatan. Sehingga untuk mendukung hal tersebut dapat saja Kabupaten Tanah Laut juga membuat Perda tentang Bantuan Hukum bagi rakyat miskin yang mengatur dan menetapkan kewajibaan penganggaran bagi pemerintah untuk melakukan pendampingan bagi rakyat miskin di Kabupaten Tanah Laut. Dan hal ini telah mendapat dukungan dari pemerintah daerah dengan telah dimasukkannya rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018. Dengan demikian maka kewajiban negara/daerah untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia menjadi dapat terwujud.




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video