CALON TUNGGAL MELAWAN KOTAK KOSONG DALAM PEMILUKADA

By fahrian 17 Jul 2018, 09:01:13 WIB Hukum
CALON TUNGGAL MELAWAN KOTAK KOSONG DALAM PEMILUKADA

Oleh : MAHMUD

Tanggal 27 juni 2018 kita telah melaksanakan Pilkada Atau Pemilukada serentak dibeberapa daerah yang mana masyarakat memilih pemimpin mereka lima tahun akan datang dimana suara mereka menentukan  pembangunan daerah mereka kedepannya. Didaerah masing masing mempunyai pemimpin diantaranya Gubernur, Bupati Dan Walikota, sebelum terpilih para calon gubernur,bupati dan walikota sudah menyampaikan visi, misi dan janji kampanye mereka kepada masyarakat. Dasar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Ada banyak Pengertian Pilkada menurut para ahli dimana menurut Ali Moertopo pilkada pada hakekatnya adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas dalam pemembukaan UUD 1945. Sedangkan menurut Ramlan adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Penyerahan kedaulatan/kekuasan pada satu orang inilah yang menjadi rebutan orang ingin mempunyai kekuasaan satu daerah dimana mereka dapat mengatur kebijakan pembangunan daerah dan pemegang kekuasaan anggaran daerah sehingga beberapa pemimpin kepala daerah hanyut dalam kekuasan terhadap satu daerah. Sesudah menduduki kekuasaan kadang mereka lupa janji janji kampanye mereka kepada masyarakat dimana sering didengar janji kampanye pada umumnya kesejahtertaan dari segi lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur jalan maupun pembangunan desa.

Fenomena menarik yang terjadi di pilkada tahun 2018 adalah dibeberapa daerah pasangan calon kepala daerah dan wakilnya melawan kotak kosong. Dalam pilkada sebelumnya sudah pernah ada pasangan calon kepala daerah melawan kotak kosong , namun tidak terlalu heboh beritanya seperti tahun 2018 karena ditahun 2018 ini pasangan calon yang maju kalah dengan kotak kosong. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, terdapat 16 daerah yang dengan calon tunggal. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pemilihan tersebut sah-sah saja jika menang ataupun kalah. "Istilah kotak kosong itu enggak ada ya. Jadi istilahnya itu kolom kosong. Jadi dalam undang-undang peserta Pilkada itu adalah pasangan calon yang sah," (kontan.co.id).

Mengutip pasal 54C ayat (2)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua)kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Sebelumnya ramai diberitakan, Lembaga riset Celebes Research Center (CRC) yang melakukan hitungan cepat (quick count) Pilkada Makasaar, menempatkan kolom kosong menjadi peraih suara terbanyak mengalahkan pasangan calon Munafri Afifuddin- A Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (Appi-Cicu). Selain pilkada di makasar di 15 daerah lain yang melaksanakan pilkada kemenangan diraih pasangan calon melawan kotak kosong. Hasil ini hanya hitung cepat sementara karena belum ada pengumuman hasil resmi dari KPU Pusat.

Dalam pasal 54D ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Masalah pemilihan tunggal ini jika yang menang adalah kotak kosong atau kolom kosong, maka kepala daerah akan dipilih oleh Mendagri dengan jabatan pelaksana tugas (plt), dalam ayat (3) pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan dalam ayat (4) dalam hal belum adanya pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati. Atau pejabat Walikota. Peraturan komisi pemilihan umum tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur Dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Dan/atau walikota dan wakil walikota dengan Satu pasangan calon, di pasal 25 ayat (1) apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih Banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan calon, kpu provinsi/kip aceh atau Kpu/kip kabupaten/kota menetapkan Penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya.

Kemenangan kotak kosong di pilkada Makassar merupakan sebuah pukulan hebat kepada pasangan calon tunggal kepala daerah yang digadang gadang memperoleh suara mayoritas, akan tetapi kenyataan dari hasil hitung cepat kotak kosong meraih suara lebih dari 50%. Ini menjadi kejutan besar bukan hanya di daerah akan tetapi sudah menjadi sorotan nasional. Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat sudah bisa menyuarakan aspirasi mereka dimana sering masyarakat dianggap pemilih yang bisa dibeli dengan uang maupun sembako tapi kenyataan masyarakat lebih cerdas untuk memilih pemimpin mereka 5 tahun akan datang untuk kesejahteraan mereka.

Untuk tahapan pilkada ulang diharapkan peranan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih bijak memilih dalam pilkada agar berjalannya roda pemerintahan daerah dengan adanya kepala daerah terpilih, juga diharapkan untuk partai yang ingin mengusung calon kepala daerah agar betul betul menyiapkan calonnya untuk maju di pilkada agar tidak ada lagi calon tunggal melawan kotak kosong untuk pilkada yang akan datang.

Dari hasil rekapitulasi semantara dari situs KPU.go.id di 171 daerah dan 16 yang melawan kotak kosong hanya pilkada di kota Makasar yang dimenangkan kotak kosong dengan perolehan 46.30% untuk pasangan calon tunggal dan 53.70% untuk kotak kosong dan untuk daerah lain didominasi oleh pasangan calon tunggal dengan hasil diatas 50-80%. Mungkin masyarakat sudah jeli melihat pemimpin mana yang benar benar mensejahterakan mana yang hanya haus akan kekuasaan , oleh sebab itu di satu daerah mereka lebih memilih kotak kosong karena mereka tidak percaya dengan calon yang maju dalam pilkada di daerahnya. Namun apapun hasil semua orang tetap menunggu hasil resmi dari KPU pusat dan menerima hasilnya. (mmd)




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video