Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Dalam Aspek Kepegawaian

By fahrian 02 Feb 2018, 08:56:22 WIB Hukum

Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Dalam Aspek Kepegawaian

Oleh : Fahrian Nafarie, SH

 

Dalam pelaksanaan pemerintahan dibidang kepegawaian sering terdapat kekosongan jabatan baik karena disebabkan pejabat yang bersangkutan sedang menjalankan pendidikan, mutasi jabatan, menunaikan ibadah haji, tugas negara, sakit, meninggal dunia, ataupun menjalani hukuman. Sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut diangkatlah pelaksana tugas (Plt) ataupun pelaksana harian (Plh) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan dilantiknya pejabat definitif. Jika seseorang sudah diangkat sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas, maka ia mendapatkan perintah untuk menjalankan tugas sesuai tupoksi jabatan yang diembannya. Namun permasalahannya adalah bagaimanakah kewenangan pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam aspek kepegawaian tersebut, dan  apakah semua tugas dan wewenang pejabat definitif bisa dijalankan oleh seorang pelaksana harian atau pelaksana tugas.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, istilah pelaksana tugas dan pelaksana harian merupakan suatu kata yang lazim digunakan, namun tidak ada aturan yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pelaksana tugas maupun pelaksana harian. Walaupun tidak terdapat definisi dari pelaksana tugas dan pelaksana harian, namun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 14 telah mengatur ketentuan tentang mandat, yang antara lain menentukan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Dan Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Sementara yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Terkait hal tersebut dalam aspek kepegawaian Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 yang isinya menjelaskan bahwa apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar pejabat pemerintahan diatasnya menunjuk pejabat lain dilingkungannya sebagai pelaksana harian, serta menentukan bahwa pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diketahi bahwa pelaksana harian dan pelaksana tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud diatas. Dan dapat dipahami bahwa pelaksana harian hanya melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan pelaksana tugas melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Adapun kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas antara lain meliputi Penetapan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja, penetapan kenaikan gaji berkala, penetapan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), penetapan surat penugasan pegawai, menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya, dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Pelaksana harian dan pelaksana tugas bukanlah jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan. Pengangkatan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya. Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disarankan agar pejabat dilingkup kepegawaian dalam menunjuk pelaksana harian dan pelaksana tugas selalu berpedoman pada ketentuan diatas sehingga administrasi pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video