KRITERIA EFISIENSI DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMER
Oleh : Taufikkurrahman, SH

By fahrian 18 Jul 2018, 09:26:37 WIB Hukum
KRITERIA EFISIENSI DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMER

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mencoba memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (general competence) yang ada di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencoba melakukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Ada 31 urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dalam konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun ternyata dalam pelaksanaannya muncul beberapa masalah baru yang perlu memperoleh perhatian Pemerintah Pusat dan semua pemangku kepentingan.  Ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sering menimbulkan intepretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya.  Misalnya, dalam pembagian urusan, ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan masih merupakan masalah yang secara persisten dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi. Konflik dan tumpang tindih kewenangan antar susunan pemerintahan dan antar daerah tetap terjadi dan memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan efektif. Urusan pemerintahan yang berbasis ekologis. Khususnya yang terkait dengan urusan kehutanan dan kelautan masih tetap sulit untuk dibagi antar tingkatan pemerintahan karena batas wilayah administrasi pemerintahan sering kurang sesuai dengan externalitas yang ditimbulkan dari urusan pemerintahan yang berbasis ekologis.

Otonomi luas yang diwujudkan dalam bentuk 31 urusan yang diserahkan ke daerah sering menimbulkan masalah dalam pembiayaannya. Urusan yang sangat banyak ditambah dengan sumber pendanaan yang terbatas, telah menyebabkan banyak daerah mengalami kesulitan dalam pembiayaan urusan tersebut. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya kecenderungan daerah untuk membuat struktur organisasi yang gemuk akibat tekanan birokrasi akan tambahan jabatan akan memicu meningkatnya kebutuhan akan pegawai yang pada gilirannya akan menyebabkan bengkaknya biaya aparatur atau overhead cost. Otonomi luas dalam bentuk banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dapat menjadi justifikasi bagi daerah untuk menambah struktur organisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya perintah dari peraturan perundang-undangan atau kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang mewajibkan daerah untuk membentuk suatu organisasi untuk mewadahi suatu urusan yang tidak ada relevansi atau urgensinya di daerah tersebut.

Meningkatnya overhead cost akan mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Munculnya gejala patronasi dan kooptasi birokrasi secara politis akan memberikan tekanan bagi elit politik lokal untuk mengembangkan struktur organisasi. Pemberian otonomi luas akan menjadi alasan utama bagi daerah untuk mengembangkan organisasi untuk mewadahi urusan pemerintahan tersebut, walaupun secara empirik banyak dari urusan tersebut tidak sesuai dengan prioritas untuk mensejahterakan rakyat. Otonomi daerah yang luas belum disikapi sebagai ”open menu”  bagi elit daerah.  Pengertian open menu mengarah pada kondisi dimana daerah tidak harus memprioritaskan urusan-urusan pemerintahan yang relevansinya kurang kuat terkait dengan upaya daerah mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka diharapkan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia benar-benar dapat mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kemakmuran bagi warga di daerah. Dengan demikian, desentralisasi diharapkan juga dapat menjadi perangkat kebijakan untuk  memperkuat integrasi nasional dan memperkokoh keberadaan NKRI. Dalam perjalanannya, keinginan untuk merivisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ternyata menjadi revisi besar-besaran yang pada akhirnya mencabut UU itu sendiri, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara konstitusional dalam pasal 18 ayat (5) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:”pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Berdasarkan ketentuan diatas, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi keewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan daerah, diatur dalam Pasal 9.

Maka dalam hal ini urusan pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan yakni: (Sirajuddin,dkk Hukum Adminisitrasi pemerintahan Daerah, Setara Press Malang, 2016)

  1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
  2. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

 

Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang terbagi atas urusan pemerintahn wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Uruasan pemerintah yang diserahkan ke daearah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (Sirajuddin,dkk Hukum Adminisitrasi pemerintahan Daerah, Setara Press Malang, 2016)

Dalam kaitan pembagian kewenangan konkuren antara Pemerintah pusat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota didasarkan atas prinsip akuntabilitas,  efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu prinsip yang mendapat perhatian penulis adalah prinsip efisiensi, Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
  5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

 

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

 

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

 

Memperhatikan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah  povinsi dan pemerintah kabupaten/kota, ditentukan adanya parameter tingkat efisiensi, salah satunya dalam penggunaan sumber daya, persoalannya kemudian  bagaimana menentukan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi efisiensinya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan apa pembandingnya, karena untuk menentukan parameter efisiensi tentunya dilihat bagaimana tingkat efisiensi sebelum kewenangan itu diberikan kewenangan dengan mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ini berarti ada pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, apakah dalam pengaturan kewenangan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai tolok ukurnya? persoalan lain dalam pembagian kewenangan dengan parameter efisiensi tersebut berkaitan dengan bagaimana menentukan tingkat efisiensi pelaksanaan kewenangan, apabila kewenangan tersebut ditugaskan kepada daerah berdasarkan tugas pembatuan dan apa konsekuensinya terhadap pembagian kewenangan yang telah dibagi apabila dalam pelaksanaan kewenangan tersebut lebih efisien.

Menelaah terhadap pengaturan  pembagian kewenangan dengan parameter efisiensi, menurut penulis ada ketidak jelasan norma atau kekaburan norma. buaknkah dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memenhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya kejelasan materi pengaturan. Kejelasan materi pengaturan mengenai suatu kewenangan diserahkan kemasing-masing tingkatan pemerintahan dengan mensandarkan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya tidak terdefinisi dengan baik, pertama kita bicara apa pembandingnya tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya apakah suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang sama pengaturan tentang Pemerintahan Daerah, apabila ada pembanding tentunya Undang-Undang yangs sedang berlaku bukan sarana pembanding  yang tepat.

Berbicara efisiensi berarti pemanfaatan sumber daya ekonomi misalnya dengan cara-cara paling efektif. Efektif berarti bahwa output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efisien dapat diartikan pula bahwa segala input dialokasikan sedemikian rupa, hingga output dapat diproduksi dengan biaya termurah. Seringkali efisiensi diartikan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan tanpa pemborosan atau dengan kehematan yang sebesar-besarnya, atau dapat dilaksanakan secara optimal.Dilihat dari kepentingan masyarakat, efisiensi berarti menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pemerintah seharusnya diupayakan untuk menghindari pemborosan, meningkatkan kehematan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. (tfn)




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis komentar

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

  1. tuning 01 Apr 2018, 18:53:46 WIB

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, terimakasih yang tak terkira.

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video