MELAWAN RADIKALISME DAN TERORISME DI NEGARA HUKUM (RECHSTAAT)

By fahrian 02 Feb 2018, 08:54:51 WIB Hukum

MELAWAN RADIKALISME DAN TERORISME

DI NEGARA HUKUM (RECHSTAAT)

Oleh : Fadliyanoor

 

Radikalisme dan Terorisme telah muncul sejak lama, namun peristiwa peledakan bom akhir-akhir ini seakan mengantarkan fenomena ini sebagai "musuh kontemporer". Banyak pihak mengembangkan spekulasi bahwa terorisme berpangkal dari fundamentalisme dan radikalisme agama. Tak heran jika kemudian persoalan agama seringkali dijadikan 'kambing hitam'.

Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, sehingga terjadi kehancuran teradap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Subjek hukum tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilakukan oleh Setiap orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Dalam rumusan Pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok tersebut terdiri dari orang sipil ataupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

Seseorang atau setiap orang (beberapa orang atau korporasi) sebagai subjek tindak pidana terorisme dipertegas pada Bab III Tindak Pidana Terorisme dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sedangkan pengertian radikal yang berasal dari kata ”radix” (akar) menurut Sarlito Wirawan adalah suatu perbuatan atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim mengenai suatu kepercayaan dan keyakinan atau ideologi yang dianutnya sampai ke akar-akarnya. Pengertian terorisme dan radikalisme memang beragam, namun keduanya secara esensial memiliki kesamaan dengan adanya pertentangan yang tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu di satu pihak dengan tatanan nilai yang berlaku saat itu atau yang dianggap musuh.

Peristiwa teror bom Bali dan bom di Jakarta beberapa waktu lalu menyadarkan berbagai kalangan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia masih menjadi tugas besar yang harus segera diselesaikan. Seperti halnya kasus Serangan di Jakarta pada Tahun 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016.

Berbagai kemungkinan motif teror memang sepatutnya perlu diwaspadai. Karena kenyataannya diakui atau tidak terorisme nyata-nyata terus menghantui, walaupun beberapa pelaku aksi terorisme sudah ditemukan. Dari sekian peristiwa peledakan bom yang terjadi, adanya motif yang bernuansa agama memang tak bisa dipungkiri. Terlepas dari berbagai motif itu, penting pula untuk melihat terorisme dari "perspektif lain". Perspektif baru mengenai teror seringkali dibuat terlalu sederhana atau bahkan simplistis. Namun dalam konteks lain, teror sejatinya tidak semestinya hanya dipandang sebatas peristiwa peledakan bom, tapi juga teror lainnya yang juga mengancam rasa aman masyarakat.      

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai basic law atau norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan - ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh negara maupun kelompok individu. Dari sekian banyak pasal-pasal yang mengatur perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Menurut saya, jaminan HAM yang paling sering dilanggar/disimpangi, baik oleh negara maupun kelompok individu adalah Hak atas Rasa Aman.

Menurut UUD 1945 pada amandemen yang ke-II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di dalam pasal 28A-28I. Khususnya Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

  1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dan bagi orang yang melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara tersebut. Warga Negara pun berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Dan untuk melindungi warganya, maka negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara pun berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara menjadi demikian vital. Karena itu, beragam peristiwa yang melahirkan ketidakamanan seperti teror peledakan bom perlu mendapat perhatian tersendiri. Negara harus benar-benar serius memikirkan upaya untuk melawan radikalisme dan terorisme yang kini kian menggejala. Bila dicermati secara mendalam akar penyebab munculnya aksi terorisme sangat rumit dan kompleks. Berbagai faktor yang menyangkut masalah transnasional dan kehidupan politik dunia bisa jadi penyebab dan pemicu terjadinya terorisme. Secara umum faktor yang terjadi adalah faktor ketidakadilan itu terjadi di berbagai belahan dunia baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Berbagai faktor ketidakadilan tersebut akan memicu faktor radikalisme. Radikalisme akan dipermudah oleh rendahnya pendidikan, kemiskinan, budaya, dan kehidupan sosial. Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang berujung pada kekerasan, ekstrimisme dan terorisme.

Terorisme tergolong sebagai sebuah bentuk kejahatan, bahkan dapat dikatakan kejahatan yang terorganisir. Terorisme tentu bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Dia memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh. Meskipun banyak faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya terorisme, namun ada beberapa hal yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya terorisme, diantaranya adalah Ideologi dan teologi. Kedua faktor tersebut merupakan hal yang paling fundamental dalam pergerakan terorisme, karena ideologi dan teologi adalah alasan untuk seseorang dalam melakukan tindakan radikal yang menguntungkan kelompoknya sendiri, tentu saja dalam sebuah aksi terorisme mereka sangat memerlukan anggota, oleh sebab itulah melalui doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme yang mereka ajarkan pada para anggota yang mereka rekrut.

Saat ini Indonesia memiliki dua undang-undang untuk menjerat teroris dan anggota kelompok radikal, yaitu Payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Disini apakah eksistensi kedua undang-undang tersebut cukup memadai dalam melakukan pencegahan aksi terorisme atau memang perlu direvisi karena memang perubahan yang sangat cepat. Jawabannya dapat kita lihat dan rasakan pada masa sekarang ini. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali Pemerintah terus berupaya menegakkan keadilan di masyarakat dan pemerataan pembangunan di segala bidang. Ideologi radikal mudah terbentuk dan berkembang mekar di masyarakat yang ketimpangan sosial ekonominya sangat tajam. Pemerintah kita juga aktif mengkampanyekan tata hubugan dunia yang makin berkeadilan. Sekalipun demikian, solusi ekonomi saja tidak cukup mengatasi kompleksitas radikalisme. Semoga bukan hanya para Penegak Hukum yang menegakan peraturan-peraturan tapi juga peran serta masyarakat dan kesadaran hukum pada diri masing-masing.

 




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video