DUA DIMENSI PENYALAHGUNAAN KEWEWENANG (ABUSE OF POWER)
Oleh : Taufikkurrahman, SH

By Asep Setiawan 28 Des 2017, 23:15:44 WIB Hukum
DUA DIMENSI PENYALAHGUNAAN KEWEWENANG (ABUSE OF POWER)

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep yang selalu tumbuh dan berkembang, karena konsepini merupakan alat uji penting bagi jalannya roda pemerintahan, karenan tindakan dan/atau keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan bukan otoritas ang tanpa batas (yulius. 2016).

 

Apa itu penyalahgunaan wewenang, maka diketahui dahulu apa itu wewenang, istilah wewenang disejajarkan dengan kekuasaan hukum dalam bertindak. Philipus M. Hadjon mengemukakan  dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemberitahuan dalam konsep hukum public (Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Djatmiati, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, 2011),kewenangan atau wewenang mempunyai  kedudukan penting dalam kajian hukum Tata Negara dan hukum Administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbek menyatakan,: “Het begrip beovoegdheid is da nook een kembergrip in het staats administratif recht”.Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum Tata Negara dab Hukum Administrasi (Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, 2014). Wewenang sebagai konsep hukum public  sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

Suatu penyalahgunaan wewenang atau tidak dapat dilihat dengan tolok ukur atau parameter penyalahgunaan wewenang  (Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,  2014) , Pertama : Asas spesilitas (spesialiteitsbeginsel) bahwa setiap peberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai degan “tujuan atau maksud”. Diberikannya wewenang itu.  Tolok ukur atau parameter “tujuan atau maksud” pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan dikenal dengan asas spesialisasi spesilitas (spesialiteitsbeginsel), yang dikembangkan oleh Mariette kobusen. Secara substansial asas ini mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Sehingga penyalahgunaan wewenang terjadi apabila penggunaan wewenang itu menyimpang dari tujuan.Asas ini sudah diadopsi dalam hukum positif  negara kita, hal ini dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 17 thun 2003 tentang Keuangan Negara, dan konkret dapat dilihat pada Pasal 35. Kedua  : Asas spesialiasi hubungannya dengan asas legalitas, salah satu prinsip utama yang dijadikan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam sistem hukum continental, Pemerintah hanya dapat melakukan suatu perbuatan hukum jika memiliki legalitas atas didasarkan pada undang-undang. persoalan yang muncul bisa saja suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain saling bertentangan, maka salam situasi yang seperti ini asas legalitas tidak tepat lagi dipakai sebagai parameter. Bagaimana pelaksanaan kewenangan diluar yang telah ditentukan perundang-undangan, atau ketiadaan adanya norma hukum yang samara atau kevakuman norma hukum, dalam hal ini dikaitkan dengan kewenangan diskresi misalnya, seperti kita ketahui adanya diskresi kewenangan untuk mengatasi situasi yang mendesak dan sangat perlu segera dilakukan pengambilan kebijakan atau keputusan namun landasan hukum bertindak tidak ada, sedangkan hakikatnya pemerintahan tidak boleh berhenti. oleh karena itu parameter penyalahgunaan kewenangan kaitan diskresi (freis ermessen) disandarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik  (wet matigheid van bestuur), karena asas legalitas (wet matigheid) tidaklah memadai sebagai parameter.Ketiga,  Asas Spesialitas Hubungannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), dalam hukum adaministrasi, AAUPB dipakai untuk menilai kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi masih dalam koridor “rechtmatigheid” atau dengan berpedoman pada “algemene beginselen van Behoorlijk Bestuur”. Asas-asas umum pemerintahan yang baik meruoakan konsep yang terbuka oleh karenanya disetiap negara akan berbeda-beda AAUPBnya. menurut Prof Hadjon AAUPB merupakan norma hukum yang tidak tertulis, walaupun tidak tertulis tetapi senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat atas AAUPB tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti.Keempat, Penyalahgunaan Wewenang dalam Diskresi. Menurut Phillipus M. Hadjon untuk memudahkan pemahaman tentang kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi dengan cara melihat ruang lingkupnya. Kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi :kewenangan untuk memutus sendiri, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar. Dalam menentukan adanya penyalahgunaan wewenang pada kewenangan bebas (diskresi) parameter penyalahgunaan wewenang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kelima, Penyalahgunaan Wewenang dan Cacat Prosedur,  Didalam praktek peradilan sering dipertukarkan/dicampuadukan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur yang seolah-olah cacat  prosedur dan cacat prosedur dipersamakan dengan penyalahgunaan wewenang (Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,  2014). adanya suatu cacat prosedur tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan terjadi, dengan kata lain  pada saat terbukti adanya cacaat prosedur tidak serta merta penyalahgunaan wewenang terbukti. Cacat prosedur berimplikasi penyalahgunaan wewenang jika penggunaan wewenang tersebut menyimpang atau bertentangan dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi dua yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.Penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negaraatau Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep de’tornement de puvoir. Dalam Verklarend Woordenboek openbaar Bestuur dirumuskan bahwa penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, hal ini sebagai bentuk pelanggaran asas spesialitas (asas tujuan). Dalam pembuktian apakah terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan pembuktian factual bahwa pejabat tersebut telah menggunakan kewenangannya utnuk tujuan lain. Implikasi penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pemerintahan , tidaklah semata kewenangan terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas yang meliputi kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian (Menurut Ten Berge). pengertian Detournement de pouvoir. Menurut Prof. JeanRivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

  1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
  3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Selain bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagai bentuk tindak penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pemerintahan, bentuk lain adalah tindakan sewenang-wenang “abuse de droit” yang diartikan sebagai perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan (Sjahran Basah).

Penyalahgunaan kewenangan lain adalah penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan delict dari unsur melawan hukum yang berkaitan dengag jabatan publik. Dalam rumusan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa unsur apa itu aparatur atau pejabat publik , yaitu diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alat kelengkapan negara Administrasi (Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,  2014).Menurut Idriarto Seno Adji, persoalan menyalahgunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pemahaman kebijakan, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan penyuapan. Pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada kerena jabatan atau kedudukan adalah mengguankan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melakat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya diberikannya kesempatan, atau sarana tersebut. (SET DPRD KAB. TANAH LAUT 2017).




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video