Implementasi Pelimpahan Kewenangan bagi Kenyamanan Publik

By fahrian 02 Feb 2018, 08:59:13 WIB Hukum

Implementasi Pelimpahan Kewenangan bagi Kenyamanan Publik

Oleh : Ibnul Qoyim, SH

 

Bahwa sejatinya dalam suatu Pemerintahan, terdapat dua hal pokok yang mengemuka yaitu Pelaksana/Aparaturnya selaku pemberi pelayanan dan Masyarakat selaku penerima pelayanan. Bagaimanapun terhadap keduanya terdapat keterkaitan yang sangat erat yang dapat berdampak satu sama lainnya. Pemerintahan yang mana di dalamnya terdapat Aparatur mumpuni , kredibel serta berlabel profesional tentu akan menghasilkan pelayanan prima yang juga akan berdampak pada kepuasan masyarakat selaku  subjek  indikator suksesnya Pemerintahan.

Dalam hal Pemerintahan tentu akan sangat banyak proses yang dijalani sebagai bagian dari pelayanan itu sendiri. Dan bahwa memang regulasi yang tercipta mengakomodir hal tersebut, sehingga terbitlah beberapa aturan terkait standar operasional pelayanan  sebagai ruh dari pelayanan itu sendiri. Bagaimana kemudian menciptakan pelayanan dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin dan se efisien mungkin. Tentu yang harus diingat adalah dengan tetap berpegangan dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang kita anut.

Tidak dapat dipungkiri selama ini paradigma yang berkembang pada opini masyarakat bahwasanya proses dalam mendapatkan pelayanan ( baca : birokrasi ) sangatlah panjang, berliku dan tidak jarang bagi mereka yang dominan memiliki rasa malas lebih memilih “ogah” dan alergi berurusan dengan unsur pemerintahan dengan lebih nyaman menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantaranya. Menyadari hal yang sedemikian rupa dan begitu mengakar pada kontur masyarakat majemuk di Indonesia, maka kemudian muncullah kemudahan-kemudahan yang diinisiatori oleh Pemerintah itu sendiri, tentunya dengan menerbitkan beberapa aturan yang memiliki semangat efisiensi dengan “memangkas” tahapan-tahapan birokrasi yang dinilai mubazir dan menyulitkan masyarakat. Bahwa dengan demikian, pun kedepannya tidak akan menutup kemungkinan suatu saat nanti dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi maka seluruh pelayanan pemerintahan akan bersifat nirkabel dan para aparatur akan bertindak sebagai back up dan pelayan masyarakat di balik layar sehingga akan meminimalisir terjadinya tatap muka secara langsung yang sekiranya akan berpotensi besar memicu terjadinya penyimpangan dari pelayanan masyarakat itu sendiri.

Salah satu regulasi nyata yang terdampak dari munculnya efisiensi birokrasi yaitu dengan terbitnya aturan terkait pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Pejabat yang ada dibawahnya. Dimana hal ini kemungkinan besar dimaksudkan sebagai langkah percepatan terhadap suatu urusan/hal tertentu yang dianggap cukup strategis dalam hal pemaksimalan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat bahwa mobilitas dan kegiatan dari Kepala Daerah yang begitu padat, sehingga terhadap penandatanganan suatu dokumen dianggap oleh para pembuat regulasi dapat diwakilkan dan dilimpahkan. Tentunya terhadap pelimpahann tersebut akan berdampak signifikan terhadap akibat yang ditimbulkan, salah satunya dilihat dari  bentuk pertanggungjawaban tergantung dari jenis pelimpahan wewenang yang diberikan.

Adapun pengertian Wewenang (authority) secara umum adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang disini merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak (motor) dari pada kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

          Kewenangan sendiri dapat diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan cara atribusi atau dengan pelimpahan wewenang. Atribusi dapat diartikan sebagai wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum administrasi negara , atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang lebih dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan sebagai wujud pengimplementasian birokrasi yang efektif dan efisien serta  dapat diperoleh dengan cara Delegasi  dan Mandat. Dimana pelimpahan wewenang secara delegasi diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Sementara pelimpahan wewenang dengan mandat pada umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan . Dimana salah satunya pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya semisal pada wewenang penandatanganan.

          Atas dasar efisiensi dan efektivitas ini kemudian diterbitkanlah seperangkat aturan terkait dengan pelimpahan kewenangan yang ditunjang dengan semangat untuk menjadikan Pemerintahan lebih baik sehingga masyarakat menjadi semakin mudah dan nyaman ketika bersentuhan dengan birokrasi, semoga !




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video